test

Sebagai otoritas resmi olahraga berkuda di Indonesia, PORDASI mengatur ketentuan kepemilikan kuda secara jelas dan terukur. Sebagai otoritas resmi olahraga berkuda di Indonesia, PORDASI mengatur ketentuan kepemilikan kuda secara jelas dan terukur. 

Setiap kuda yang ingin turun ke lintasan harus didaftarkan melalui perantaraan trainer. Sebab, langkah ini merupakan pintu masuk sah seekor kuda pacu masuk ke dunia pacuan. 

Hal itu sebagaimana tercantum dalam undangan ataupun petunjuk pelaksanaan pacuan yang diberlakukan oleh PORDASI pada Pasal 45 Bab IX Pemilik Dan Pemilikan Kuda. Tanpa proses ini, kuda Anda tidak akan punya peluang untuk berlaga.

Di dunia pacuan kuda, hubungan antara pemilik dan trainer adalah sebagai pihak pemberi kerja dan kuasa manajemen atas kuda yang dimiliki owner. Meski tidak terikat kontrak formal, kemitraan ini butuh profesionalisme, rasa saling percaya, dan komitmen penuh. 

Dengan kata lain, komunikasi dan kerja sama antara keduanya menjadi pondasi utama.

Pemilik berhak menarik kuda pacu kapan saja. Akan tetapi terdapat syarat mutlak, yakni semua kewajiban finansial kepada trainer harus dibereskan terlebih dahulu. Sebab, hal itu bagian dari etika profesional yang wajib dijaga.

Dalam setiap pacuan, keputusan Komisi Pacuan atau Dewan Steward bersifat final. Menghormati keputusan mereka adalah bagian dari sportivitas sekaligus wujud fair play.

Perlu diketahui bahwa kuda yang masih dalam sengketa kepemilikan tidak akan diizinkan tampil di pacuan. Untuk itu, pastikan semua urusan administrasi dan legalitas kuda sudah tuntas sebelum kembali ke lintasan.

Kepemilikan kuda dapat dilakukan secara bersama (kongsi), dengan menunjuk satu orang sebagai penanggung jawab. 

Selain itu, kepemilikan kuda juga dapat dilakukan melalui sistem “sewa pakai” (lease), di mana penyewa bertanggung jawab penuh atas kuda tersebut. Perlu dipahami pula bahwa setiap kontrak sewa pakai wajib dilaporkan secara tertulis kepada Komisi Pacuan.

Pemilik yang telah berpengalaman dapat naik level menjadi trainer, dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku, mendapat rekomendasi dari Dewan Steward, serta persetujuan Komisi Pacuan. 

Dalam hal kuda miliknya ikut serta dalam suatu acara pacuan, statusnya tidak lagi dianggap sebagai pemilik, melainkan sebagai trainer. Dengan status tersebut, seluruh hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab yang berlaku bagi seorang trainer juga melekat padanya.

Selain aturan wajib, terdapat sejumlah hal yang dihindari oleh seorang pemilik kuda pacu, di antaranya:

Seperti yang disebutkan sebelumnya, menunggak pembayaran kepada trainer bukan sekadar urusan utang. Jika diabaikan, dapat berujung pada masalah hukum, sanksi dari Komisi Pacuan, bahkan merusak reputasi seorang pemilik kuda secara permanen.

Membantah atau menentang keputusan otoritas bukanlah pilihan bijak. Konsekuensinya berupa diskualifikasi, baik pemilik maupun kuda pacu.

Kuda yang sudah berstatus diskualifikasi tidak bisa “diselamatkan” dengan cara apa pun. Misalnya saja, dengan menjual atau memindahkan status kepemilikan. Sebab, status tersebut akan tetap melekat pada kuda.

Jangan pernah memaksakan kuda yang kepemilikannya masih dalam sengketa untuk ikut berlomba. Hal tersebut melanggar aturan dan hanya akan menimbulkan masalah serius di kemudian hari.

Pemalsuan identitas kuda merupakan pelanggaran berat yang tidak dapat ditoleransi, dengan sanksi tegas berupa diskualifikasi total bagi kuda, pemilik, maupun trainer yang terbukti terlibat, sebagaimana diatur dalam Pasal 50. 

Untuk itu, setiap kuda pacu wajib memiliki sertifikat identitas resmi yang diterbitkan oleh Biro Registrasi Kuda atau Stud Book Indonesia di tingkat pusat.